Prolegnas 2021 Belum Juga Disetujui, DPR Masih Menunggu Revisi UU ITE – Wakil Ketua MPR Azis Syamsuddin menyatakan bahwa pemerintah perlu mengubah dan memasukkan “UU Informasi dan Transaksi Elektronik” (ITE) dan memasukkannya ke dalam “Rencana Legislasi Prioritas Nasional 2021” (Prolegnas).

Prolegnas 2021 Belum Juga Disetujui, DPR Masih Menunggu Revisi UU ITE

prolegnas-2021-belum-juga-disetujui-dpr-masih-menunggu-revisi-uu-ite

taalo-bakernet – Dia mengatakan kepada wartawan, Rabu (23/2): “Pemerintah perlu mengubah” UU ITE “dan memasukkan amandemen” UU ITE “ke dalam Prolegnas (prioritas) pada 2021.”

Menurutnya, karena gegap gempita media sosial dan pemberitaan publik satu sama lain, maka perlu memasukkan UU Nomor 19 Tahun 2016 (amandemen UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE) ke dalam prioritas 2021.

Secara khusus Aziz mencontohkan, ada dua pasal yang menimbulkan kontroversi dalam “UU ITE”, yakni Pasal 27 ayat 1 dan 3, serta Pasal 28 ayat 2. Literasi belum tinggi, yang mengarah pada interpretasi.

“Polemik hukum adanya kebebasan berpendapat dan belum baiknya literasi digital di masyarakat udah mengindikasikan munculnya kasus-kasus mengenai bersama tafsir hukum karet, penerapan oleh aparat penegak hukum yang belum pas di lapangan dan berdampak sosial, oleh karenya Pemerintah wajib untuk langsung jalankan revisi pada UU ITE,” ucapnya.

Pemerintah sejauh ini masih mengulas wajib atau tidak merevisi UU ITE. Langkah selanjutnya udah ditempuh Menko Polhukam Mahfud MD bersama membentuk Tim Kajian UU ITE yang akan bekerja bersama tenggat 22 Mei 2021.

“Sembari menunggu dua atau tiga bulan, Polri dan Kejaksaan penerapannya agar serius tidak multitafsir, tapi orang merasa adil,” kata Mahfud didalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (22/2).

Untuk diketahui, Prolegnas Prioritas 2021 belum disahkan sampai selagi ini. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi menyampaikan bahwa revisi UU ITE terdaftar di Prolegnas jangka menengah 2020-2024, tapi terbuka kesempatan kalau mengidamkan dimasukkan ke didalam Prolegnas Prioritas 2021.

“Revisi UU ITE masuk Prolegnas jangka menengah 2020-2024 nomer urut tujuh, usulan DPR, bukan Prolegnas Prioritas 2021,” kata Awiek, sapaan Achmad Baidowi, Rabu (17/2).

Dalam kesepakatan paling akhir pemerintah bersama Baleg DPR mengenai Prolegnas Prioritas 2021, terdapat sembilan konsep regulasi yang disulkan oleh pemerintah yaitu RUU Pelindungan Data Pribadi, RUU Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 perihal Landas Kontinen Indonesia.

Selain itu, RUU Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 perihal Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, RUU Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 perihal Narkotika, dan juga RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Kemudian, RUU Ibukota Negara. (Omnibus Law), RUU Hukum Acara Perdata, RUU Wabah, dan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Terpisah, Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandry menyebut selagi ini DPR ulang terlambat didalam mengesahkan Prolegnas Prioritas. Padahal, itu bertentangan bersama UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Yang mengatakan bahwa penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan dijalankan setiap th. sebelum akan penetapan RUU perihal APBN,” kata dia, didalam keterangan tertulis.

“Penetapan RUU perihal APBN sendiri, berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 perihal Keuangan Negara dijalankan selambat-lambatnya dua bulan sebelum akan th. anggaran dilaksanakan, agar pada akhir Oktober setiap tahunnya RUU APBN udah wajib disahkan,” lanjutnya.

Mestinya, kata Ronald, Prolegnas 2021 udah disahkan sebelum akan masuk th. 2021 dan wajib serasi bersama dokumen rencana lainnya, lebih-lebih Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan APBN 2021.