KLB Demokrat Diklaim Akan Digelar Pertengahan Maret – Salah satu pendiri Partai Demokrat dan pendukung Kongres Luar Biasa (KLB), Hencky Luntung mengatakan, acara KLB akan digelar pada pekan kedua Maret 2021.

KLB Demokrat Diklaim Akan Digelar Pertengahan Maret

klb-demokrat-diklaim-akan-digelar-pertengahan-maret

taalo-bakernet – Hencky mengaku belum bisa mengungkapkan tanggal pasti dan lokasi wabah. Namun, dia memastikan sebanyak 380 pengurus DPC / DPD setuju KLB harus diselenggarakan.

Meski begitu, Henkey belum mau membeberkan daftar pemilih tersebut. Ia khawatir pengurus DPP saat ini akan mengganggu proses KLB.

“Sudah ada, tapi belum bisa kita expose peserta dan tempat. Tapi H-3 langsung kita sampaikan,” imbuhnya.

Sebelumnya Hencky juga memaparkan struktur kepanitiaan KLB Partai Demokrat bakal diisi oleh Jhoni Allen Marbun, Darmizal hingga Tri Yulianto. Jhoni bakal bertindak sebagai Ketua Panitia KLB Partai Demokrat.

Jhoni, Darmizal hingga Tri Yulianto merupakan tiga dari tujuh kader Partai Demokrat yang sudah dipecat sebagai anggota Partai Demokrat karena dugaan kudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Selain tiga nama itu, terkandung kader lain layaknya Yus Sudarso, Syofwatillah Mohzaib, Ahmad Yahya hingga Marzuki Alie juga sudah diberhentikan.

Terpisah, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra memastikan konsep KLB yang bakal digelar oleh pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK- PD) tak bakal sah. Sebab, KLB perlu disetujui oleh SBY dan AHY.

“Ilegal karena jikalau ada KLB, tentu yang ada bukan pemilik nada sah. Alias KLB bodong ini namanya,” kata Herzaky.

Prolegnas 2021 Belum Juga Disetujui, DPR Masih Menunggu Revisi UU ITE – Wakil Ketua MPR Azis Syamsuddin menyatakan bahwa pemerintah perlu mengubah dan memasukkan “UU Informasi dan Transaksi Elektronik” (ITE) dan memasukkannya ke dalam “Rencana Legislasi Prioritas Nasional 2021” (Prolegnas).

Prolegnas 2021 Belum Juga Disetujui, DPR Masih Menunggu Revisi UU ITE

prolegnas-2021-belum-juga-disetujui-dpr-masih-menunggu-revisi-uu-ite

taalo-bakernet – Dia mengatakan kepada wartawan, Rabu (23/2): “Pemerintah perlu mengubah” UU ITE “dan memasukkan amandemen” UU ITE “ke dalam Prolegnas (prioritas) pada 2021.”

Menurutnya, karena gegap gempita media sosial dan pemberitaan publik satu sama lain, maka perlu memasukkan UU Nomor 19 Tahun 2016 (amandemen UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE) ke dalam prioritas 2021.

Secara khusus Aziz mencontohkan, ada dua pasal yang menimbulkan kontroversi dalam “UU ITE”, yakni Pasal 27 ayat 1 dan 3, serta Pasal 28 ayat 2. Literasi belum tinggi, yang mengarah pada interpretasi.

“Polemik hukum adanya kebebasan berpendapat dan belum baiknya literasi digital di masyarakat udah mengindikasikan munculnya kasus-kasus mengenai bersama tafsir hukum karet, penerapan oleh aparat penegak hukum yang belum pas di lapangan dan berdampak sosial, oleh karenya Pemerintah wajib untuk langsung jalankan revisi pada UU ITE,” ucapnya.

Pemerintah sejauh ini masih mengulas wajib atau tidak merevisi UU ITE. Langkah selanjutnya udah ditempuh Menko Polhukam Mahfud MD bersama membentuk Tim Kajian UU ITE yang akan bekerja bersama tenggat 22 Mei 2021.

“Sembari menunggu dua atau tiga bulan, Polri dan Kejaksaan penerapannya agar serius tidak multitafsir, tapi orang merasa adil,” kata Mahfud didalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (22/2).

Untuk diketahui, Prolegnas Prioritas 2021 belum disahkan sampai selagi ini. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi menyampaikan bahwa revisi UU ITE terdaftar di Prolegnas jangka menengah 2020-2024, tapi terbuka kesempatan kalau mengidamkan dimasukkan ke didalam Prolegnas Prioritas 2021.

“Revisi UU ITE masuk Prolegnas jangka menengah 2020-2024 nomer urut tujuh, usulan DPR, bukan Prolegnas Prioritas 2021,” kata Awiek, sapaan Achmad Baidowi, Rabu (17/2).

Dalam kesepakatan paling akhir pemerintah bersama Baleg DPR mengenai Prolegnas Prioritas 2021, terdapat sembilan konsep regulasi yang disulkan oleh pemerintah yaitu RUU Pelindungan Data Pribadi, RUU Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 perihal Landas Kontinen Indonesia.

Selain itu, RUU Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 perihal Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, RUU Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 perihal Narkotika, dan juga RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Kemudian, RUU Ibukota Negara. (Omnibus Law), RUU Hukum Acara Perdata, RUU Wabah, dan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Terpisah, Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandry menyebut selagi ini DPR ulang terlambat didalam mengesahkan Prolegnas Prioritas. Padahal, itu bertentangan bersama UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Yang mengatakan bahwa penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan dijalankan setiap th. sebelum akan penetapan RUU perihal APBN,” kata dia, didalam keterangan tertulis.

“Penetapan RUU perihal APBN sendiri, berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 perihal Keuangan Negara dijalankan selambat-lambatnya dua bulan sebelum akan th. anggaran dilaksanakan, agar pada akhir Oktober setiap tahunnya RUU APBN udah wajib disahkan,” lanjutnya.

Mestinya, kata Ronald, Prolegnas 2021 udah disahkan sebelum akan masuk th. 2021 dan wajib serasi bersama dokumen rencana lainnya, lebih-lebih Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan APBN 2021.

Akhyar Nasution Resmi Wali Kota Medan hingga 6 Hari ke Depan – Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution formal menjabat Wali Kota Medan definitif untuk masa jabatan 2016 – 2021 atau tersisa enam hari lagi.

Akhyar Nasution Resmi Wali Kota Medan hingga 6 Hari ke Depan

akhyar-nasution-resmi-wali-kota-medan-hingga-6-hari-ke-depan

taalo-bakernet – Hal itu terjadi sehabis Akhyar dilantik Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis (11/2). Edy menjelaskan Akhyar dapat menjabat sebagai Wali Kota Medan hingga 17 Februari 2021.

Edy pun berpesan sehingga Akhyar senantiasa ikhlas dan tulus menjabat sebagai wali kota meski didalam waktu singkat.
Sejarah memperlihatkan Akhyar Nasution pernah menjabat Wali Kota Medan. Beliau udah lakukan pekerjaannya sebagai wali kota. SK (surat keputusan)-nya tanggal 8 (Februari), kemudian hari ini kita lantik dan menjabat Wali Kota Medan” ujar Edy.

Sementara itu, Akhyar Nasution mengklaim udah lakukan banyak perihal sepanjang menjabat Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Medan untuk memperbaiki Kota Medan. Namun begitu, ia memohon maaf andaikata sepanjang menjabat tetap banyak kekurangan.

“Saya mohon maaf kepada semua warga Medan atas apa yang saya melakukan yang belum dapat diterima, saya mohon maaf. Namun banyak yang udah kita lakukan, silahkan memanfaatkan dan dinikmati,” ucapnya.

Meski cuma menjabat sebagai Wali Kota Medan didalam waktu enam hari ke depan, Ahyar senantiasa meminta dapat melindungi kondusivitas dan keharmonisan Kota Medan.

“Insyaallah didalam 6 hari ke depan saya Wali Kota Medan. Tanggal 17 saya dapat mengakhiri jabatan ini. Saya sifatnya sepanjang pikiran saya tetap berfaedah untuk masyarakat, maka saya dapat mewakafkan kebolehan saya yang ada,” ungkapnya.

Diketahui, Akhyar cuma dapat jadi Wali Kota Medan hingga 17 Februari 2021. Masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan periode 2016-2021 berakhir 17 Februari 2021.

Sebelumnya Akhyar menjabat Wakil Wali Kota Medan sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan. Pasalnya Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, terlilit Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dzulmi Eldin dinyatakan bersalah dan SK pemberhentiannya sebagai Wali Kota Medan terbit terhadap 15 Oktober 2020. Namun rapat paripurna pemberhentiannya dan pengusulan Akhyar Nasution sebagai Wali Kota Medan digelar DPRD Medan terhadap Selasa (26/1).

Politikus Demokrat Bantah Fitnah Marzuki Alie soal Kudeta AHY – Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat, Rachland Nashidik membantah telah memfitnah eks Sekretaris Jendral Partai Demokrat, Marzuki Alie, terkait

Politikus Demokrat Bantah Fitnah Marzuki Alie soal Kudeta AHY 

politikus-demokrat-bantah-fitnah-marzuki-alie-soal-kudeta-ahy

taalo-bakernet – Tudingan Marzuki Alie bahwa aku memfitnah dirinya terlibat dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat salah alamat,” kata Rachland

Rachland menyebutkan nama Marzukie disebutkan secara eksplisit oleh sejumlah tokoh yang mengaku sebagai pendiri dan juga senior Demokrat dalam konperensi pers

Menurutnya, nama Marzuki saat itu diklaim sebagai salah pemimpin dari empat faksi yang idamkan menjadikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua lazim Demokrat bersama dengan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).

Rachland menyebut hanya meneruskan pengakuan sejumlah tokoh yang mengaku sebagai pendiri dan juga senior Demokrat. Hal berikut terhitung sejalan bersama dengan hasil penyidikan internal Demokrat.

“Saya wajib meneruskan temuan itu demi memenuhi transparansi dan untuk mencegah fitnah dan prasangka terhadap kader lain dari dugaan keterlibatan,” ujarnya.

Meski begitu, Rachland menyebutkan dapat mencatat dan menyampaikan permohonan Marzuki agar memberi sanksi ke para pihak pencatut namanya ke pimpinan Demokrat.

Sebelumnya, Marzuki mengaku dapat menempuh jalur hukum untuk merespons tudingan sebagai salah satu pelaku kudeta pucuk pimpinan Partai Demokrat yang dialamatkan kepada dirinya.

“Iya [akan tempuh jalur hukum], sambil aku pelajari pasal apa yang mereka langgar dari sisi KUHP-nya,” kata Marzuki

Marzuki lantas berharap kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menambahkan sanksi kader-kader Demokrat yang telah memfitnah dirinya tersebut.

“Kalau fitnah tersedia sanksinya. Sekarang membuktikan kepada publik apakah tersedia bukti aku jalankan itu. Kalau tak mampu membuktikan, pak SBY harusnya wajib untuk menambahkan sanksi, baik melalui Mahkamah Partai atau dewan kehormatan memeriksa,” kata dia.